Rapor Merah Wali Kota, Pendidikan dan PAD Paling Buruk

SURABAYA - Penilaian buruk DPRD Surabaya terhadap kinerja pemkot selama 2008 merentang ke banyak bidang. Mulai sektor pengelolaan keuangan daerah, pendidikan, kesehatan, perencanaan pembangunan, hingga dalam hal ketenagakerjaan. Di antara beberapa faktor tersebut, sektor pendikan dan pengelolaan keuangan daerah mendapatkan sorotan paling tajam.

Di bidang pendidikan, Panitia Khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Surabaya berpendapat bahwa Wali Kota Bambang Dwi Hartono tidak sungguh-sungguh merealisasikan dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda). Sebab, banyak sekolah swasta yang belum menerima dana hibah senilai Rp 50 miliar. Anggota Pansus Ahmad Suyanto menyayangkan banyaknya sekolah yang belum mendapatkan dana hibah tersebut.

Tapi, itu dibantah Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Sahudi. Menurut dia, bopda memang baru cair pada Mei. Dan, penyaluran dana hibah itu ke sekolah swasta memerlukan waktu yang panjang. Sebab, butuh ketelitian tinggi untuk mengecek setiap proposal pengajuan dana hibah yang masuk. Sahudi menolak dikatakan lambat dalam penyaluran bopda itu. ''Kami harus hati-hati dan tidak mau tergesa-gesa dalam pengurusan masalah ini. Jadi, kesannya memang lama,'' jelas Sahudi

Selain itu, pansus LKPJ menilai bahwa angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) khusus SMP/MTs menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka APM turun dari 79,85 persen pada 2007 menjadi hanya 79,65 persen pada 2008. Dengan indikator itu, pansus menilai bahwa pemkot kurang sungguh-sungguh menyukseskan wajib belajar 9 tahun.

Untuk hal tersebut, Sahudi punya jawaban. Menurut dia, secara riil, dari tahun ke tahun justru terjadi peningkatan APM dan APK di Surabaya. Sahudi menjelaskan, pada 2005, APK mencapai 9.903 anak. Pada 2008, itu sudah menjadi 9.953 anak.

Begitu juga, APM. Pada 2005, angka APM adalah 7.818. Tahun lalu sudah 7.989 anak. ''Ini menunjukkan bahwa angka APM dan APK terus meningkat. Begitu kok dikatakan turun,'' ujar Sahudi. ''Persentase penurunan itu pun sebenarnya tidak sesuai. Sebab, biro pusat statistik (BPS) menggunakan data survei 2002,'' lanjutnya.

Selain masalah pendidikan, pansus LKPJ menyoroti turunnya angka pendapatan asli daerah (PAD). Selama empat tahun Bambang D.H. memimpin Surabaya, tahun 2008 menjadi tahun terburuk. Pada 2008, PAD turun dari Rp 2.317.929.649.064 dari target Rp 2.366.640.310.450. ''Jumlah ini hanya sampai 97,11 persen. Meski sedikit, angka itu signifikan karena wali kota tidak mampu merealisasikan target yang diemban,'' ujar Ahmad Suyanto.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya pun mengakui bahwa pemkot tidak dapat memenuhi target realisasi PAD pada 2008. Namun, Kabid Pendapatan Pajak Daerah Joes Tamadji meminta dewan proporsional dalam menilai. ''Yang dilihat jangan persentase realisasi terhadap target. Lihatlah peningkatannya,'' kata dia.

Berdasar data dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan, sejak 2005 capaian realisasi PAD Kota Surabaya memang selalu di atas 100 persen. Baru pada 2008 pemkot tidak memenuhi target. Namun, pada 2008 pula kenaikan PAD dari tahun sebelumnya mencapai titik tertinggi. Jika pada 2007 PAD sebesar Rp 340.833.935.422, pada 2008 naik Rp 57 miliar. ''Tidak pernah lho ada kenaikan seperti ini sebelumnya,'' ujar Joes.

Apalagi, situasi ekonomi pada 2008 memburuk karena adanya krisis finansial global yang melanda Amerika Serikat dan menjalar ke negara lain. ''Katanya krisis. Tapi, PAD Surabaya justru meningkat. Apa ini bukan prestasi?'' terang Joes.

Joes mengklaim, capaian PAD Kota Surabaya tidaklah buruk. Menurut dia, angka 96,11 persen masih bisa ditoleransi. ''Melesetnya kan hanya 3,89 persen, tidak sampai 5 persen,'' imbuh dia. Joes menganalogikan capaian PAD Kota Surabaya dengan nilai mahasiswa. ''Dalam skala 100, angka 80 saja masih mendapat nilai A, apalagi 96,11,'' kata dia, lantas tersenyum. (nur/uri/dos)

sumber: www.jawapos.com