Dari Suramadu, Kita Tatap Masa Depan

Oleh: Priyo Suprobo

BILA Malaysia punya menara kembar Petronas di Kuala Lumpur sebagai ikon kebanggaan, Indonesia memiliki Monas dan Jembatan Suramadu. Jembatan sepanjang 5,438 km itu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Dari sisi panjang bentangannya, Suramadu masuk dalam 15 jembatan terpanjang di dunia.


Jembatan Suramadu dalam sejarah gagasan realisasi juga merupakan simbol sumbangsih pemikiran dan tekad kebangkitan nasional para pemimpin bangsa. Ia digagas sejak 1960-an oleh Ir Sedyatmo (alm) dari ide awal Tri Nusa Bima Sakti. Gagasan tersebut direspons positif oleh Presiden Soeharto (alm) dengan menunjuk Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) B.J. Habibie sebagai ketua proyek pada 1986.


Kemudian, pembangunannya dimulai pada 20 Agustus 2003, yang dicanangkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada hari ini (10 Juni 2009), penggunaannya diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.



Aspek Teknis Jembatan


Secara teknis, bila semua peraturan dan standar perawatan diikuti, konstruksi jembatan itu akan mampu bertahan hingga tidak kurang dari 50 tahun. Kecepatan angin di sekitar jembatan diperkirakan 20-27 meter/detik. Namun, dimasukkan dalam perhitungan struktur lebih dari dua kali lipatnya. Direncanakan, kalau ada angin kencang atau membahayakan, bisa dipasang komponen pengendali angin atau operasi jembatan berhenti sementara/lalu lintas ditutup.


Prosedur operasi dan perawatan teknis jembatan secara standar yang telah ada selama ini di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum (Ditjen Bina Marga) tentu akan ditambah sehingga lebih lengkap. Ini perlu dilakukan karena konstruksi jembatan berada di atas laut yang rawan korosi atau karat serta kondisi cuaca lainnya. Apalagi di bawah jembatan itu juga dimanfaatkan jalur lalu lintas laut yang perlu dijaga kelangsungannya secara aman dan nyaman.


Biaya perawatan jembatan tersebut diperkirakan 27 miliar per tahun. Bila dibagi merata, biaya perawatan adalah sekitar 2,25 miliar per bulan atau 75 juta per hari. Dengan asumsi tarif ''promo" mobil Rp 35 ribu dan sepeda motor di kisaran Rp 3 ribu-3,5 ribu, maka diasumsikan bahwa biaya perawatan akan dapat diperoleh dari jumlah mobil dan motor yang lewat sekitar masing-masing 2.000 unit per hari.


Hal itu tentu sudah berada di dalam jangkauan skala ekonomis, mengingat bahwa jembatan tersebut diperkirakan akan dilintasi 4.000 mobil dan 8.000-9.000 motor per hari sesuai dengan kapasitas normal kapal feri penyeberangan sebelumnya.


Uji coba pada bentang tengah untuk mengetahui lendutan telah dilakukan secara nyata beberapa hari yang lalu. Yaitu, dengan menjalankan truk trailer berkapasitas 40 ton/unit yang berjalan secara beriringan pada dua sisi jembatan di tengah bentang jembatan dan alhamdulillah aman. Meski demikian, beban bentang tengah jembatan perlu dipertahankan agar tidak melebihi kapasitas maksimumnya (1,25 persen dari uji coba awal).


Hal itu berarti harus dihindari terjadinya kemacetan yang lama dan lebih dari sekitar 50 mobil penumpang (dengan asumsi rata-rata beratnya satu ton) pada bentang tengah pada masing-masing sisi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu monitoring terhadap kelancaran arus secara otomatis pada pintu masuk jembatan untuk menentukan pola antreannya serta penanganan kecelakaan cepat atau proses evakuasi singkat. Termasuk jika terjadi kebakaran di atas jembatan. Kekhawatiran perihal gempa bumi pun telah diantisipasi pada jembatan itu, dengan memasukkan beban gempa ke dalam perhitungan stukturnya.


Pengembangan Ekonomi


Sebagaimana pembangunan infrastruktur lainnya, dampak pembangunan Jembatan Suramadu itu terhadap faktor ekonomi dan budaya masyarakat sangatlah besar. Ini mengingat jembatan tersebut menghubungkan dua daratan dengan kultur dan kemajuan ekonomi yang berbeda. Surabaya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Jatim dengan Madura seakan-akan menjadi kota satelit extention dari Surabaya.


Bila selama ini sering terkesan Pulau Madura agak tertinggal dari wilayah lain yang ada di Jawa Timur, maka dengan adanya jembatan baru ini, diharapkan kesenjangan tersebut dapat dihilangkan.


Penelitian dari ITS menunjukkan bahwa industri-industri potensial yang bisa dikembangkan menurut indeks penyebaran dan indeks kepekaan pasca-Jembatan Suramadu adalah industri pupuk, kimia, dan barang dari karet, industri logam dasar (di Bangkalan), industri kertas dan barang cetakan (di Sampang), industri alat angkut mesin dan peralatannya (di Sumenep).


Dari data potensi lainnya yang belum tergali, maka hasil sektor pertaniannya, terutama tembakau, industri makanan dan minuman, serta garam dan lain-lain diharapkan bisa menjadi supporting bagi industri besar yang dikembangkan menjadi kluster industri tertentu. Adanya kluster industri ini akan mampu mengombinasikan kekuatan ekonomi modal besar dengan kemampuan ekonomi masyarakatnya.


Kita berharap, Jembatan Suramadu dapat digunakan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan di Pulau Madura. Menilik sejarah kebudayaannya, banyak sekali kearifan lokal dan jiwa religius masyarakatnya. Sehingga, ''arah dan kecepatan'' pembangunan di sana harus benar-benar diperhatikan. Kesalahan arah pembangunan dapat berakibat penolakan atau resistensi masyarakatnya.


Kecepatan yang sesuai akan dapat memberikan dampak positif bagi percepatan tingkat kesejahteraan masyarakatnya sehingga berdampak positif pula bagi Provinsi Jawa Timur. Kecepatan pembangunan juga diperlukan agar tetap memberikan sumbangan positif terhadap lingkungan dan kehidupan, baik bagi lingkungan alam, budaya, maupun kehidupan religiusnya.(*)



*) Priyo Suprobo, Rektor ITS Surabaya

Kurang Siswa, SMPN Terancam Tutup

Lamongan - SMPN Solokuro, Lamongan, terancam ditutup. Sebab, setiap tahun sekolah tersebut selalu kekurangan murid. ''Tidak tertutup kemungkinan sekolah itu (SMPN Solokuro) ditutup dan siswanya dimerger dengan sekolah terdekat, misalnya SMPN Paciran,'' kata Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Mustofa Nur kemarin (8/6). Menurut dia, meski ada rencana penutupan sekolah itu, tahun ini SMPN Solokuro tetap diberi kesempatan untuk membuka penerimaan siswa baru (PSB).

''Penutupan sekolah tidaklah mudah. SMPN Solokuro tetap diberi kesempatan menerima siswa baru tahun ini sambil dilihat, apakah tetap kesulitan mendapatkan siswa baru atau tidak,'' ujarnya. Kalau ternyata siswa barunya meningkat, lanjut Mustofa, tentu rencana penutupan tersebut ditinjau ulang.

Tapi, kalau tetap sulit menerima siswa baru, rencana penutupannya semakin kuat. Mustofa menjelaskan, biaya pengoperasian sekolah tersebut cukup tinggi karena tidak sebanding dengan jumlah siswanya.

''Kami tetap berusaha mempertahankan sekolah itu karena untuk menampung para siswa tidak mampu di wilayah Solokuro agar tetap bisa bersekolah,'' ungkapnya.

Mustofa menambahkan, kalau ternyata harus ditutup, yang paling ideal gedungnya dipakai untuk sekolah kejuruan. Sebab, saat ini sekolah kejuruan digalakkan untuk mencetak lulusan siap kerja.

Iskandar Bacakan Sendiri Pembelaannya

Bojonegoro - Setelah minggu lalu sempat tertunda terkait sidang pembelaan dengan terdakwa Iskandar dan Khusaeri. Kemarin siang (8/6) akhirnya sidang pembelaan dapat dilanjutkan. Bahkan dalam agenda sidang pembelaan kemarin, selain penasehat hukumnya yang membacakan, terdakwa Iskandar juga membacakan sendiri.

Dalam sidang kemarin, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan (Kacapilduk) sejumlah Rp 91,2 juta ini menuturkan merasa kecewa atas sikap kejaksaan dalam penangkapan terhadap dirinya. Sebab, penangkapan yang dilakukan pada 24 Oktober 2008 silam saat masih berdinas di Kancapilduk yang berada di jalan Pattimura. "Waktu itu pukul 13.15 saya masih melayani tanda tangan dalam pembuatan KTP," kata terdakwa.

Menurut Iskandar, waktu itu tanpa ada informasi awal dirinya didatangi oleh dua petugas dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, yakni Sugeng Riyanta selaku Kasi Intel saat masih bertugas dan Suteknyo selaku Kasipidum.

Bahkan waktu itu, setelah pihak dua penyidik ini memintanya datang ke Kejari, seketika itu pula Iskandar langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dalam pembelaannya, dirinya menyesali atas sikap kejari yang tidak menggunakan asas praduga tidak bersalah.

"Demi Allah, saya tidak melakukan tindakkorupsi," ucapnya saat membaca pembelannya dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) kemarin.

Dirinya mengungkapkan, pengadaan blanko KTP yang dilakukan waktu itu sangat penting. Sebab, saat masih memimpin di kancapilduk, pembuatan blanko ini berdasarkan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan. Hal inilah yang disampaikan terdakwa dalam sidang pembelaan kemarin.

Selain kedua terdakwa, yakni Iskandar dan Khusaeri. Dalam sidang kemarin didampingi oleh kedua penasehat hukumnya dari OC Kaligis, yakni Awang Lazuardi dan M Khusaifi.

Sidang pembelaan ini sengaja dilakukan, karena pada sidang sebelumnya pada senin lalu (25/5) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kusnadi menuntut terdakwa dengan 2,6 tahun dan denda 100 juta subsider tiga bulan. Selain itu juga uang pengganti kerugian negara sebanyak 91 juta subsider tiga bulan. "Atas tuntutan JPU, penasehat hukumnya minta pembelaan," kata Kasipidsus Kusnadi selaku JPU dalam kasus dugaan korupsi ini.

Sementara majelis hakim ini dipimpin oleh Tumpanuli Marbun, dan dua anggotanya yakni I Wayan Sukanila dan Setya Yoga.

Sementara ketua majelis hakim Tumpanuli Marbun menuturkan, atas pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dan penasehat hukumnya. Pihaknya memberikan kesempatan terhadap M Kusnadi selaku JPU untuk memikirkan dan mempelajarinya. "Intinya PN memberikan kesempatan kepada JPU," ujar Marbun sapaan akrabnya.

Semestinya sidang pembelaan ini dilakukan pada senin lalu (1/6). Akan tetapi, waktu itu sidangnya ditunda. Sebab, penasehat hukumnya belum siap dalam membacakan pembelaannya. (rij)

sumber: www.jawapos.co.id/radar

Kades Ditangkap, Lantaran Terbukti Menimbun Mitan

Bojonegoro - Ulah Hariyadi, 30, Kepala Desa (Kades) Pucangarum Kecamatan Boureno tidak patut untuk dicontoh. Sebab, disaat mitan langka, justu Hariyadi menimbun minyak tanah (mitan) di rumahnya, akhirnya Kades tersebut diamankan oleh aparat kepolisian.

Hariyadi diamankan aparat dari Satreskrim Polwil Bojonegoro di rumahnya yang berada di Desa Pucangarum Kecamatan Boureno kemarin Minggu, pukul 16.00. penangkapan ini setelah aparat Satreskrim Polwil menemukan cukup bukti berupa drum yang berisi mitan berada di rumahnya

"Setelah kami cek, ternyata 83 drum tersebut penuh berisi dengan mitan," kata Kasubbag Binamitra Polwil Kompol Suroto kemarin saat ditemui dengan menunjukkan 83 drum yang telah diamankan di Mapolwil Bojonegoro kemarin.

Dari penangkapan tersangka yang kini meringkuk di tahanan Polwil Bojonegoro, akhirnya aparat mengamankan 83 drum yang isinya sebanyak 200 liter. "Kalau dikalkulasi maka jumlah mitannya sebanyak 16.600 liter," ujar Kompol Suroto.

Menurut Kompol Suroto, awal atas penangkapan terhadap tersangka setelah mendapatkan informasi warga sekitar. Sebab warga merasa resah, lantaran di daerah tersebut persediaan mitan langka. Sebaliknya Kades Pucangarum ini justru menimbun mitan. Setelah mendapat informasi dari warga, petugas dari Satreskrim Polwil langsung mengeceknya dan dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sementara penangkapan terhadap tersangka tidak merepotkan aparat. Sebab, saat ditangkap Hariyadi tidak dapat mengelaknya.

Menurut keterangan dari Kasubbag Binamitra Polwil Bojonegoro, tersangka menuturkan bisnis mitan ini telah dilakukan semenjak Maret lalu. Sementara mitan yang ditimbun ini didapatkan dari penjual rengkek. Suroto menambahkan, penimbunan mitan ini dengan maksud untuk mencari keuntungan yang besar. Sebab di saat mitan langka dan dibutuhkan, pihaknya dapat menjualnya nanti dengan harga di atas rata-rata. Dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang besar.

Kompol Suroto mengungkapkan, atas ulah tersangka yang terbukti menimbun mitan akan terancam dengan penjara enam tahun. Ancaman ini, lantaran tersangka terbukti melanggar pasal 53 dan 55 UU Nomor 22/2001 tentang migas. "Ancaman ini berdasarkan atas UU Migas, yang menyebutkan tersangka telah terbukti menyimpan, menimbun dan menguasai mitan," ujar mantan waka Polres Bojonegoro ini. (rij)

sumber: www.jawapos.com/radar

Penghargaan Bidang Pertanian Juga Diikutkan Kirab Adipura Hari Ini

Tuban - Kinerja pemerintahan kabupaten Tuban tidak sia-sia. Setelah beberapa waktu lalu menerima adipura sebagi kota kecil terbersih. Tuban juga berhasil menerima penghargaan program peningkatan produksi beras nasional (P2BN).

Penghargaan tersebut diberikan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dalam acara jambore sekolah lapang pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu (SLPTT) di Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah Senin (8/6) lalu. ''Ini baru pertama kali,'' kata Kabag Humas dan Media pemkab Tuban Tri Martojo ketika dikofirmasi. Namun, Tri Martojo belum menyebutkan secara rinci atas penghargaan tersebut.

Menurut dia, penghargaan dibidang pertanian itu nantinya juga akan diikutikan pesta kirab yang akan berlansung hari ini. Rencananya, kata Tri Martojo, kirab adipura dan juga adiwiyata, P2BN dan wahana tata nugraha (WTN) ini akan dimulai sekitar pukul 15.00 start pemkab Tuban. ''Nanti sebelum dikirab, badan lingkungan hidup (BLH) akan melaporan terlebih dahulu dan menyerahkan adipura ke Bupati. Setelah itu serahkan ke ketua DPRD dan dilanjutkan ke peserta kirab keliling kota Tuban.

Peserta kirab hari ini akan diikuti oleh semua elemen masyarakat dan muspika serta muspida. Yakni mulai RT, RW, kades/kelurahan, camat satuan kerja, pasukan kuning dan juga paguyuban pedagang kaki lima. (zak)

sumber: www.jawapos.co.id/radar

photo: www.beritakota.net

DAKWAAN JPU DITOLAK, SIDANG DILANJUTKAN SENIN DEPAN

Bojonegoro - Setelah lama diproses di Kejaksaan, akhirnya kemarin mantan bupati Bojonegoro, M Santoso pertama kali duduk di kursi ruang pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro. Sidang pertama kali dengan terdakwa M Santoso berlangsung 45 menit, yakni mulai pukul 10.45-11.30 di ruang utama persidangan PN Bojonegoro.

Dalam sidang kemarin, terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi APBD tahun 2007 sebesar Rp 6 Milliar didampingi oleh penasehat hukumnya, yakni Abdus Salam dari Surabaya. Dari persidangan kemarin, terdakwa sekaligus penasehat hukum menolak isi dakwaan yang disampaikan oleh empat Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Bahkan dalam sidang kemarin, sebelum penasehat hukum menolak isi dakwaan, mantan bupati Bojonegoro ini pun dengan tegas mengatakan keberatan atas isi dakwaan yang disampaikan. Penasehat hukum terdakwa, Abdus Salam menuturkan keberatannya lantaran kliennya dianggap sebagai terdakwa. Sebab, semestinya yang menjadi terdakwa dalam dugaan korupsi ini layaknya kabag keuangan M Zainurri bersama beberapa saksi atas peredaran uang tersebut.

"Bupati itu hanya menandatangani laporan SPJ (Surat Pertanggungjawaban), sehingga yang pas untuk terdakwa hanya kabag keuangan," kata pengacara yang berdomisili di Surabaya ini. Lantaran keberatan dengan isi dakwaan yang disampaikan oleh JPU, ketua majelis hakim Pudji Widodo memberikan kesempatan kepada penasehat hukum untuk memberikan pembelaannya. Sementara dalam persidangan kemarin, Abdus Salam meminta kepada majelis hakim untuk memberikan pembelaannya pada senin depan (15/6). "

Pembelaannya kami sampaikan senin depan," kata Salam sapaan akrabnya. Atas keinginan penasehat hukum ini, majelis hakim yang dipimpin Pudji Widodo ini pun merestui. Akan tetapi, majelis hakim berharap kepada penasehat hukum dan terdakwa untuk sidang lanjutan di laksanakan pukul 09.00. Sebab, atas molornya sidang yang dimulai pukul 10.45 kemarin mengganggu terhadap persidangan lainnya. Selain itu, JPU juga sepakat atas pembelaan yang akan disampaikan pada senin mendatang.

M Kusnadi menuturkan, seperti diawal terdakwa mantan bupati ini diancam dengan hukuman 20 tahun. Ancaman ini berdasarkan atas pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sementara terdakwa Santoso menuturkan pihaknya akan menghormati terhadap hukum yang berlaku. Untuk itu, dirinya akan hadir dalam persidangan mendatang. Bahkan saat sidang hingga berakhir mantan bupati Bojonegoro ini tetap seperti biasa dengan wajah yang tegar dan selalu tersenyum. Namun, saat ditanya bagaimana perasaannya, Santoso hanya berkilah.

"Jangan tanya perasaan," sembari mengakhiri pembicaraan saat ditemui oleh para wartawan. Kemarin, Santoso datang dengan menggunakan pakaian batik warna cokelat dan celana hitam. Dalam sidang kemarin, nampak ruang persidangan penuh. Sebab, simpatisan dan kader DPC Demokrat juga hadir. Suasana sidang lebih seru, lantaran saat persidangan hingga berakhir dalam kondisi hujan. (rij)

Sumber: www.jawapos.co.id/radar

Rapor Merah Wali Kota, Pendidikan dan PAD Paling Buruk

SURABAYA - Penilaian buruk DPRD Surabaya terhadap kinerja pemkot selama 2008 merentang ke banyak bidang. Mulai sektor pengelolaan keuangan daerah, pendidikan, kesehatan, perencanaan pembangunan, hingga dalam hal ketenagakerjaan. Di antara beberapa faktor tersebut, sektor pendikan dan pengelolaan keuangan daerah mendapatkan sorotan paling tajam.

Di bidang pendidikan, Panitia Khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Surabaya berpendapat bahwa Wali Kota Bambang Dwi Hartono tidak sungguh-sungguh merealisasikan dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda). Sebab, banyak sekolah swasta yang belum menerima dana hibah senilai Rp 50 miliar. Anggota Pansus Ahmad Suyanto menyayangkan banyaknya sekolah yang belum mendapatkan dana hibah tersebut.

Tapi, itu dibantah Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Sahudi. Menurut dia, bopda memang baru cair pada Mei. Dan, penyaluran dana hibah itu ke sekolah swasta memerlukan waktu yang panjang. Sebab, butuh ketelitian tinggi untuk mengecek setiap proposal pengajuan dana hibah yang masuk. Sahudi menolak dikatakan lambat dalam penyaluran bopda itu. ''Kami harus hati-hati dan tidak mau tergesa-gesa dalam pengurusan masalah ini. Jadi, kesannya memang lama,'' jelas Sahudi

Selain itu, pansus LKPJ menilai bahwa angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) khusus SMP/MTs menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka APM turun dari 79,85 persen pada 2007 menjadi hanya 79,65 persen pada 2008. Dengan indikator itu, pansus menilai bahwa pemkot kurang sungguh-sungguh menyukseskan wajib belajar 9 tahun.

Untuk hal tersebut, Sahudi punya jawaban. Menurut dia, secara riil, dari tahun ke tahun justru terjadi peningkatan APM dan APK di Surabaya. Sahudi menjelaskan, pada 2005, APK mencapai 9.903 anak. Pada 2008, itu sudah menjadi 9.953 anak.

Begitu juga, APM. Pada 2005, angka APM adalah 7.818. Tahun lalu sudah 7.989 anak. ''Ini menunjukkan bahwa angka APM dan APK terus meningkat. Begitu kok dikatakan turun,'' ujar Sahudi. ''Persentase penurunan itu pun sebenarnya tidak sesuai. Sebab, biro pusat statistik (BPS) menggunakan data survei 2002,'' lanjutnya.

Selain masalah pendidikan, pansus LKPJ menyoroti turunnya angka pendapatan asli daerah (PAD). Selama empat tahun Bambang D.H. memimpin Surabaya, tahun 2008 menjadi tahun terburuk. Pada 2008, PAD turun dari Rp 2.317.929.649.064 dari target Rp 2.366.640.310.450. ''Jumlah ini hanya sampai 97,11 persen. Meski sedikit, angka itu signifikan karena wali kota tidak mampu merealisasikan target yang diemban,'' ujar Ahmad Suyanto.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya pun mengakui bahwa pemkot tidak dapat memenuhi target realisasi PAD pada 2008. Namun, Kabid Pendapatan Pajak Daerah Joes Tamadji meminta dewan proporsional dalam menilai. ''Yang dilihat jangan persentase realisasi terhadap target. Lihatlah peningkatannya,'' kata dia.

Berdasar data dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan, sejak 2005 capaian realisasi PAD Kota Surabaya memang selalu di atas 100 persen. Baru pada 2008 pemkot tidak memenuhi target. Namun, pada 2008 pula kenaikan PAD dari tahun sebelumnya mencapai titik tertinggi. Jika pada 2007 PAD sebesar Rp 340.833.935.422, pada 2008 naik Rp 57 miliar. ''Tidak pernah lho ada kenaikan seperti ini sebelumnya,'' ujar Joes.

Apalagi, situasi ekonomi pada 2008 memburuk karena adanya krisis finansial global yang melanda Amerika Serikat dan menjalar ke negara lain. ''Katanya krisis. Tapi, PAD Surabaya justru meningkat. Apa ini bukan prestasi?'' terang Joes.

Joes mengklaim, capaian PAD Kota Surabaya tidaklah buruk. Menurut dia, angka 96,11 persen masih bisa ditoleransi. ''Melesetnya kan hanya 3,89 persen, tidak sampai 5 persen,'' imbuh dia. Joes menganalogikan capaian PAD Kota Surabaya dengan nilai mahasiswa. ''Dalam skala 100, angka 80 saja masih mendapat nilai A, apalagi 96,11,'' kata dia, lantas tersenyum. (nur/uri/dos)

sumber: www.jawapos.com

Bau Pesing Politik Minyak di Ambalat

Oleh: Jafar M. Sidik

27 Mei 2005, Daniel Estulin, seorang penulis keturunan Rusia yang menginvestigasi keberadaan Paguyuban Bilderberg menulis, bahwa konfrontasi politik Indonesia dan Malaysia di kawasan kaya minyak di Laut Sulawesi menjadi topik diskusi utama anggota Bilderberg dalam satu pertemuannya pada 2005.

Bilderberg adalah kumpulan orang-orang paling berkuasa di dunia yang misterius namun ditengarai sangat menentukan arah kecenderungan internasional. Mereka diantaranya para birokrat, industrialis dan bankir.

Diantara anggota Bilderberg yang menghadiri Konferensi 2005 --konon diadakan tiap tahun-- adalah pimpinan British Petroleum (BP) Peter D. Sutherland dan bos Royal Dutch Shell Jeroen van der Veer.

Mengutip Estulin, semua orang di Paguyuban paham bahwa perang akan memberi landasan bagi hadirnya pasukan pemelihara perdamaian PBB sehingga eksploitasi energi di Ambalat bisa mereka kontrol.

Estulin mungkin provokatif, namun fakta menunjukkan ancaman pecahnya konfrontasi terbuka antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat memang kian besar.

Suhu konflik memanas hingga mencapai titik ekstrem pada 2005 dan paruh pertama tahun ini. Itu semua beriringan dengan kesepakatan eksplorasi minyak dengan para raksasa tambang minyak di perairan yang diklaim memiliki cadangan minyak 2 miliar barel dan 3-5 triliun kubik gas alam cair (LNG) itu.

Sikap Malaysia sendiri mengeras setelah gugatan mereka di Sipadan dan Ligitan dimenangkan Mahkamah Internasional pada 2002 yang membuat batas lautnya memanjang hingga cukup untuk mengklaim Ambalat, termasuk Blok XYZ yang berlimpah ruah gas.

108 tahun lalu, pada 1891, Inggris dan Belanda yang menguasai Kalimantan, menetapkan garis paralel 4 derajat 10 menit Lintang Utara sebagai batas administrasi kolonial mereka.

Pulau Sipadan dan Ligitan yang hanya sekian menit dari garis batas kolonial itu menjadi milik Indonesia meskipun secara geografis lebih dekat ke pantai Malaysia.

Pada 1979, Malaysia resmi mengklaim kedua pulau sebagai teritorinya, namun baru 23 tahun kemudian, pada 2002, Malaysia resmi memilikinya.

Sukses di kedua pulau ini ternyata membuat Malaysia "pede." Tiga tahun setelah itu, pada 16 Februari 2005, Malaysia memberi konsesi penambangan minyak di Blok Ambalat, kepada Royal Dutch Shell dan Petronas.

Seolah mengaplikasikan doktrin penguasaan laut dari pakar strategi perang Alfred Thayer Mahan yang dianut banyak rezim maritim dunia, Indonesia bereaksi keras terhadap langkah Malaysia itu dengan segera menggelar armada perang di Ambalat sebagai simbol kedaulatan RI di wilayah itu.

Dalam "The Influence of Sea Power Upon History," Mahan menyebut penguasaan maritim oleh angkatan laut adalah kunci sukses dalam politik internasional.

Penguasaan laut ini sebagai pilar bagi operasi kebijakan di darat (diplomasi dan militer) dan simbol penjagaan atas asset maritim dengan menghentikan manuver lawan di wilayah itu. Intinya, penggelaran kekuatan laut adalah deterens (pencegahan) terhadap musuh yang hendak memasuki area internasional yang disengketakan.

Ironisnya, Malaysia juga mengaplikasikan pendekatan serupa. Kedua negara pun berlomba meyakinkan dunia mengenai siapa yang berkuasa di Ambalat.

Masalahnya, Malaysia akan amat sulit mendapatkan Ambalat ketimbang saat memperoleh Sipadan dan Ligitan tujuh tahun silam.

Bukan saja kedua negara mengadopsi pendekatan hukum internasional yang berbeda sehingga diplomasi menjadi amat alot, namun juga menghadapi Indonesia yang lebih militan dan "all out" di Ambalat, disamping juga lebih siap landasan hukumnya.


Operasi bersama

Spekulasi kemudian berkembang bahwa ekspedisi militer Malaysia di perairan Ambalat lebih ditujukan untuk memaksa Indonesia berbagi pengusahaan energi di blok itu, sebuah opsi yang sukses diterapkan Malaysia terhadap Thailand dalam sengketa Teluk Thailand.

Namun, solusi di Ambalat lebih sulit diambil karena blok kaya minyak itu telah diberikan kepada banyak perusahaan minyak. Celakanya bagi Malaysia, jauh-jauh hari Indonesia menolak opsi operasi bersama (joint operation) karena RI yakin 100 persen bahwa Ambalat, apalagi Blok XYZ , adalah wilayahnya.

Cerita berkembang ke sejarah ekslorasi minyak di daerah itu. Tanggal 8 Maret 2005, Straits Times mewartakan, pada 1960an Indonesia memberi konsesi minyak di Laut Sulawesi ke beberapa perusahaan minyak, termasuk Shell dan Chevron.

Pada 1999, Shell menandatangani kontrak bagi-produksi dengan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan akses ke Ambalat namun pada 2001 konsesi ini dijual ke perusahaan tambang Italia, ENI SpA, sebelum kemudian ditemukan cadangan minyak berlimpah di Ambalat.

Pada 2005, tiga tahun setelah Malaysia mendapatkan Sipadan dan Ligitan, Shell masuk lagi ke Ambalat melalui pintu Malaysia. Indonesia seketika geram dengan ulah Shell ini.

Pengamat perminyakan Kurtubi, dalam wawancara dengan Radio Netherland empat tahun silam, menuding Shell berbuat curang, keluar dari Ambalat dengan menjual konsesi ke ENI SpA, tetapi masuk lagi melalui Malaysia.

Tuduhan tak kalah keras keluar dari Direktur Eksplorasi dan Eksploitasi Direktorat Jenderal Migas Novian Thaib, (Kompas 9 Maret 2005), bahwa perusahaan minyak patungan Inggris-Belanda ini telah memakai data migas Blok Ambalat tanpa seizin pemerintah Indonesia. Shell melakukan itu saat mendapat hak eksplorasi Blok Ambalat pada 1999.

Sebelumnya, pada 21 Februari 2005, Departemen Luar Negeri RI mengingatkan Shell karena menerima konsesi dari Malaysia.

"Kami katakan kepada Shell bahwa kami (Indonesia) akan melakukan langkah `firm` (keras) terhadap kegiatan apapun yang dilakukan Shell di perairan kita," kata Arif Havas Oegroseno, yang kini Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri (Gatra, Maret 2005).

Ironisnya, Malaysia memberikan konsesi kepada Shell setelah BP Migas memberi rekomendasi serupa kepada Unocal Corp --yang merger dengan Chevron pada Agustus 2005-- bagi eksplorasi LNG di blok yang sama.

Shell menjawab surat Deplu bahwa mereka berjanji memerhatikan secara serius keinginan pemerintah Indonesia. Sengketa Indonesia-Malaysia pun perlahan reda, kedua negara sepakat menyelesaikan sengketa lewat mediasi internasional.

Tak dinyana, setelah Indonesia merekomendasi perpanjangan kontrak Chevron dan hak eksplorasi ENI di Ambalat tahun ini, Malaysia memobilisasi militernya di Ambalat hingga jauh memasuki teritori Indonesia.


Diplomasi

Sengketa pun mencapai babak terpanasnya. Deru dan gemerincing mesin perang seolah telah mengecilkan volume suara diplomasi.

Sejumlah pakar menyebut manuver Malaysia di Ambalat sebagai intimidasi terhadap ENI agar jangan melakukan kegiatan penambangan apapun di Ambalat sampai kesepakatan internasional dicapai. Malaysia tidak mengutakatik Chevron-Unocal karena menambang di teritori aman Indonesia.

Sejumlah lainnya berpendapat Malaysia sedang memaksa Indonesia untuk mengupayakan pengusahaan bersama di Ambalat seperti dilakukannya di Teluk Thailand kepada Thailand.

Untungnya, kedua negara berulangkali ingin menyelesaikan persoalan lewat dialog dan diplomasi, bahkan ini disampaikan para hulubalang tertinggi militer kedua negara. Panglima TNI dan Angkatan Tentera Malaysia malah kerap bertemu secara reguler.

Mungkin karena kedua negara sebenarnya tahu risiko perang lebih merugikan kedua negara dan merusak pencapaian kedua bangsa di beberapa tahun terakhir. Mungkin juga kedua negara tak ingin terjerembab dalam skenario pihak lain di Ambalat.

Seperti dikutip Kompas (17/4, 2005), seorang promotor normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia pascakonfrontasi 1960an, Des Alwi, mengingatkan kedua negara mengenai "politik adu domba" gaya baru prokapitalisme global di Ambalat.

Des menilai, sengketa perbatasan di kawasan kaya minyak dan terumbu karang itu nyaris menimbulkan perang karena ulah satu negara Eropa yang membawa kepentingan satu perusahaan raksasa minyak yang ingin mendapatkan konsesi Ambalat.

Jika itu benar, alangkah ruginya kedua negara masuk dalam perangkap perang yang justru bukan kemauan mereka. Merugi pula, reaksi dan mobilisasi massa berlebihan yang malah membuat senang pihak ketiga yang tak peduli Ambalat diselesaikan oleh semburan meriam.

Perang Iran-Irak yang bermula dari sengketa Shatt al Arab dan banyak konflik dunia yang dibakar oleh persaingan eksploitasi energi, mengajarkan pada manusia bahwa diplomasi dan perundingan tetaplah solusi paling pantas untuk sengketa antarbangsa.

Jepang, China dan Rusia yang bersengketa satu sama lain dalam soal perbatasan, juga selalu menyelesaikan krisis dengan dialog dan diplomasi, kendati militer ketiga negara selalu siaga berperang.

Perlu juga dicatat bahwa diplomasi efektif di wilayah sengketa tetap membutuhkan penghadiran kekuatan militer, namun ini hanya untuk deterens. Tanpa demonstrasi kekuatan militer, ofensif diplomatik di wilayah sengketa akan bagaikan "suara tanpa wujud." (*)


sumber: www.antaranews.com

Jepang Akan Kurangi Emisi Karbon 15 Persen

TOKYO - Perdana Menteri Jepang Taro Aso kemungkinan akan mengumumkan, Jepang sebagai pihak yang memproduksi gas rumah kaca terbesar kelima dunia, akan mengurangi emisi dengan 15 persen pada 2020 dari tingkat 2005, demikian laporan radio nasional Jepang, NHK, Rabu (10/6).

Pemerintahan Perdana Menteri Jepang taro Aso telah melihat pada enam opsi untuk begaimana dan berapa banyak pengurangan emisi pada 2020 di Jepang, kisarannya dari minus 4 persen sampai minus 30 persen dari tingkat 2005.

Pengurangan sebesar 15 persen dari tingkat 2005 akan menjadi suatu penurunan yang sedikit lebih besar opsi minus 14 persen - setara dengan minus 7 persen dari 1990 - yang telah media laporkan sebagai skenario yang sangat memungkinkan.

Aso menetapkan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan target pengurangan emisi gas rumah kaca 2020 Jepang pada pukul 0900 GMT.

sumber: www.kompas.com

Menyelamatkan Bumi Lewat Transmigrasi

JAKARTA, — Salah satu tujuan pembangunan kawasan transmigrasi adalah membangun pusat-pusat pertumbuhan baru yang dilakukan para transmigran yang berada di permukiman transmigrasi tersebut. Para transmigran tersebut merupakan pionir-pionir pembangunan.

Pembangunan kawasan transmigrasi pada umumnya dilakukan di wilayah-wilayah yang jauh (remote area) dan dilakukan untuk dapat lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan usaha pertanian di wilayah tersebut.

Dalam melakukan kegiatan usaha pertanian dan usaha-usaha produktif, di samping juga untuk kehidupan sehari-hari seperti untuk memasak, para transmigran memerlukan energi. Menurut Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT), Depnakertrans, Djoko Sidiq Pramono, selama ini untuk memenuhi kebutuhan energi para transmigran dilakukan dengan memanfaatkan minyak tanah, kayu, dan sekam dari sisa panen hasil pertanian maupun dari generator.

"Pada umumnya kawasan transmigrasi itu belum terjangkau aliran listrik dari PLN. Sedangkan energi sangat dibutuhkan para transmigran. Kami kemudian melakukan solusi pemenuhan energi dengan memanfaatkan potensi lokal untuk sumber energi khususnya sumber-sumber energi terbarukan," kata Djoko Sidiq Pramono.

Agar lebih hemat, efisien, dan ramah lingkungan, Ditjen P2MKT memanfaatkan potensi-potensi lokal untuk pembangkit energi. Seperti memanfaatkan aliran dan debit air untuk dapat memutar turbin sebagai pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH).

Memanfaatkan tenaga angin, tenaga surya, memanfaatkan bahan bakar nabati, minyak sawit, jarak pagar, minyak kelapa, minyak jagung serta bahan bakar gas dari kotoran ternak.

Adanya pemenuhan energi terbarukan untuk kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha ekonomi produktif, kawasan trasnmigrasi tersebut dengan cepat dapat terdorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Pembangunan dan pengembangan energi terbarukan di kawasan transmigrasi ini nantinya diharapkan akan mengurangi subsidi pemerintah untuk bahan bakar minyak. Di samping itu, wacana program desa mandiri energi (DME) bisa direalisasikan.

Pembangunan dan pengembangan energi terbarukan di kawasan transmigrasi khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) telah dilakukan pada 1997 dengan bantuan Perancis di kawasan transmigrasi Hialu, Sulawesi Tenggara, Salotiwo/Kalumpang dan Salopangkang, Sulawesi Barat, serta Muara Ancalong, Kalimantan Timur.

Pada 2008, pembangunan PLTS dilakukan di kawasan transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji, Lampung, jenis PJU, Hybrid 3000, SHS 200 dan SHS 50, KTM Belitang, Sumatera Selatan, jenis PJU, KTM Parit Rambutan, Sumatera Selatan jenis PJU, KTM Tobadak, Sulawesi Barat, jenis PJU, UPT Serai, Sulawesi Utara, jenis SHS 200.

Selain itu, PLTMH juga telah dibangun di kawasan transmigrasi Owata dan Sumalata, Gorontalo, Manilili, Sulawesi Selatan dan Tambua, Sulawesi Tenggara. Sementara lokasi transmigrasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) juga telah dibangun pembangkit tenaga angin (PLTAngin) di Oi Toi dan Piong.

"Kesadaran ikut menyelamatkan lingkungan dan program pembangunan dan pengembangan energi baru dan terbarukan di kawasan transmigrasi tersebut, Ditjen P2MKT, Depnakertrans akan bekerja sama dengan Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen ESDM, yang rencananya akan dilakukan akhir bulan Juni 2009," ujar Gatot, Staf Ditjen P2MKT.


sumber: www.kompas.com

Batu Siapkan Puskesmas Plus-plus

KPP : Prosesnya Harus Transparan

BATU - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu berinovasi mengembangkan dua puskesmas setempat menjadi puskesmas plus-plus. Kedua puskesmas tersebut adalah puskesmas Beji yang akan didesain menjadi puskesmas wisata, serta puskesmas Batu yang akan menangani berbagai layanan khusus, sehingga pasien yang sakit parah bisa ditangani tanpa harus dirujuk ke rumah sakit.

Kepala Dinkes Kota Batu, Wiwik Sukesi menjelaskan, puskesmas wisata itu akan dilengkapi dengan peralatan yang mendukung, serta klinik kecantikan. Semua keluhan kesehatan para wisatawan bisa ditangani oleh puskesmas. “Puskesmas Beji kami jadikan sebagai puskesmas wisata karena letaknya strategis. Semua wisatawan yang hendak ke Batu bisa mengaksesnya dengan mudah,” beber Wiwik, Selasa (9/6).

Untuk puskesmas plus-plus di Kecamatan Batu, Dinkes akan menambah empat layanan spesialis. Di antaranya klinik kandungan, klinik anak, kesehatan bagian dalam, serta bedah. Tujuannya, agar Puskesmas Batu tak hanya sekadar memberikan layanan kesehatan dasar bagi warganya.

“Jadi masyarakat yang sakit parah tak perlu lagi mondar-mandir meminta rekomendasi puskesmas untuk dirujuk ke rumah sakit. Semuanya bisa ditangani langsung oleh dokter spesialis yang akan segera kami sediakan di Puskesmas Batu,” ungkapnya.

Untuk persiapan puskesmas itu, Wiwik berencana menambah peralatan kesehatan serta SDM dokter dan para medis. Untuk pengadaan peralatan medis baru, Dinkes sudah menganggarkan Rp 3 miliar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Wakil Ketua Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim, Wahyu Kuncoro mengatakan, inovasi bidang kesehatan memang sedang digandrungi. Namun, ia mengingatkan agar semua proses dilakukan secara transparan, khususnya berkaitan dengan pengadaan peralatan medis.

”Memang banyak yang berinovasi, seperti di Blitar atau Pacitan yang membuat puskesmas berdasarkan citizen charter. Ada yang buka malam atau siaga di jalan raya. Meski demikian, sejak awal harus dilakukan secara terbuka karena ini membutuhkan anggaran yang besar,” katanya.

Wiwik optimistis, dengan puskesmas model baru ini, pelayanan yang mereka berikan akan lebih baik. Apalagi saat ini Puskesmas Batu sudah memiliki ruangan rawat inap yang sudah lama dimanfaatkan warga Batu. Ke depan, Dinkes juga akan menyiapkan ruangan baru untuk ruang operasi. Sehingga operasi bisa dilakukan di puskesmas plus-plus.

By: st11

Sumber: www.suryaonline.com

92 Hektare Terumbu Karang di Tuban Rusak

Tuban - Ikan hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Tuban terus menurun. Pasalnya, ikan yang ada di laut jumlahnya semakin menipis. Selain akibat polusi industri, menipisnya populasi ikan di perairan Tuban terutama disebabkan rusaknya terumbu karang.

Menurut catatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban, dari 154,75 hektare terumbu karang yang ada diperairan Tuban, sekitar 92,48 hektar atau 60 persen di antaranya sudah rusak.

R Supriadi Agus Djaja, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban mengatakan, kerusakan paling parah ada pada terumbu karang di wilayah Kecamatan Palang. “Dari semua kerusakan yang ada, paling parah adalah kerusakan di daerah Palang dan Kecamatan Jenu,” Ungkapnya, Senin (11/5). Dengan kondisi tersebut, wajar jika selama ini hasil tangkapan nelayan terus mengalami penurunan. “Kalau rumahnya sudah rusak, wajar sekali jika ikanya tidak ada. Dan kalau ikan sudah tidak ada, terus apa yang bisa diambil oleh para nelayan,” ujarnya.

Dikatakan, kerusakan ini disebabkan oleh perilaku buruk para nelayan sendiri. Terutama mereka yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti bom bondet, jaring harimau dan sebagainya. “Nelayan masih banyak yang menggunakan bom ikan untuk mendapatkan hasil tangkapan lebih banyak. Padahal, perilaku itu yang akan merugikan mereka sendiri dalam kurun waktu yang sangat lama,” sambungnya.

Lebih lanjut Supriadi mengatakan bahwa Tuban sebenarnya termasuk daerah potensial untuk ikan tangkapan. Sumber daya ikan tangkapan mencapai 3,2 ton per kapal. Namun, potensi tersebut akan terus menyusut jika terumbu karang yang rusak tidak segera diremajakan. Saat ini sekitar 91,5 unit terumbu karang buatan ditanam di perairan Kecamatan Palang dan Kecamatan Jenu untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi. Diperkirakan, dalam waktu 4-5 tahun ke depan, 20 persen kerusakan terumbu karang sudah bisa dipulihkan.

Terpisah, Anthon Tri Laksana, Kepala Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban menyebutkan, pemulihan terumbu karang sangat vital untuk meningkatkan popiulasi ikan. Terumbu karang juga berfungsi sebagai pereduksi arus dan gelombang.

Anthon mengakui, tidak mudah mengembalikan populasi ikan dengan peremajaan terumbu karang seperti itu. Kesadaran nelayan sendiri dinilai masih kurang, sehingga proyek yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka itu, justru kurang begitu mendapat dukungan. Banyak unit terumbu karang buatan yang ditanam rusak terkena alat penangkap ikan. Bahkan sebagiannya lagi hilang dicuri.

“Memberi pengertian kepada nelayan agar tidak menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan juga bukan merupakan hal yang mudah. Sebab sebagian besar nelayan belum memiliki perahu sendiri. Mereka kebanyakan melaut menggunakan perahu milik juragan perahu dengan model bagi hasil,” katanya.

By: st31
Sumber: www.suryaonline.or.id

105 Hektare Mangrove Rusak

Tuban - Ombak laut jawa yang terus mengalami pasang beberapa waktu lalu telah merusak sekitar 105 hektar lahan konservasi di sepanjang pantai Tuban, dari Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu, hingga Pantai Sukolilo di Kecamatan Bancar.

Laut pasang yang berlangsung selama sebulan lebih itu telah mengikis pantai hingga sejauh 30 meter. Akibatnya, ribuan mangrove yang ditanam sepanjang tahun 2006-2007 hanyut terbawa arus air laut.

M Ali Mansur, Ketua Kelompok Tani Pantai Desa/Kecamatan Jenu mengatakan, terjangan ombak mengakibatkan tanggul sepanjang 6 km yang merupakan pengamanan jebol, hingga ribuan mangrove yang berhasil dibudidayakan di Mangrove Center dari sumbangan berbagai lembaga donor luar negeri dan pemerintah, untuk program konservasi hutan pantai itu rusak parah.

Program konservasi hutan laut itu digulirkan sejak tahun 2004. Sebanyak Rp 750 juta lebih dana yang dihabiskan untuk pelaksanaan proyek tersebut. Hasilnya, 8 hektare wilayah pantai di Desa Jenu Kecamatan Jenu telah berhasil disulap menjadi hutan konservasi, sekaligus sebagai Mangrove Center.

Pemerintah Kabupaten Tuban lewat Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan (Dinas PPK) pada 2004 juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp 100 juta untuk program trucukisasi, yakni pemasangan tanggul penahan gelombang dengan tanaman pantai seperti mangrove, waru dan cemara laut, dan berhasil menghijaukan pantai seluas 250 meter persegi, dari Pantai Sugihwaras Kecamtan Jenu hingga Desa Sowan Kecamatan Bancar.

Namun, karena setelahnya tidak ada lagi dana untuk melanjutkan proyek tersebut, lahan konservasi itu tidak mampu bertahan ketika gelombang laut Jawa menghantamnya. Mangrove Center pun rusak parah. Aktivitas pembibitan mangrove pun sudah tidak terlihat seperti sebelumnya.

Ditempat terpisah Direktur Lembaga Pengkajian Lingkungan Hidup (LPLH) Cagar, Edy Thoyibi, membenarkan jika program penghijauan pantai Tuban saat ini terhenti lantaran kekurangan dana. Namun Edy memandang bahwa gagalnya program tersebut sebab utamanya adalah factor alam. “Terjadinya pasang di Laut Jawa beberapa bulan terakhir yang mengakibatkan lahan konservasi kita rusak parah,” katanya.

by: st31

sumber: www.suryaonline.co.id

AS Akan Turunkan Emisi GRK 3,9 Persen

Jakarta - Amerika Serikat akhirnya mengubah kebijakannya dengan berencana menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di negaranya sebesar 3,9 persen dari tingkat emisi GRK pada 1990 yaitu tahun ketika Protokol Kyoto dicetuskan.

Deputi III Meneg LH Bidang Peningkatan Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Masnellyarti Hilman, disela acara Pekan Lingkungan Indonesia (PLI) 2009 di Jakarta, Jumat, mengatakan kebijakan Amerika tersebut terungkap pada pertemuan 14 negara maju pada "Major Economist Forum" (MEF) di Paris, Perancis pada 25-26 Mei 2009 yang membahas masalah iklim dan energi.

"Dulu Amerika di bawah Presiden Bush (George Bush) tidak bergeming, tidak mau menurunkan emisi GRK. Sekarang Amerika akan mengeluarkan peraturan penurunan emisi GRK. Mereka memperhitungkan dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 3,9 persen dari emisi tahun 1990 yaitu ketika Protokol Kyoto dicetuskan," katanya.

Masnellyarti menjelaskan delegasi Amerika pada pertemuan MEF yang dipimpin oleh Duta Besar khusus Amerika untuk Perubahan Iklim Todd Stern juga mengatakan menargetkan penurunan emisi GRK sampai 80 persen pada 2050.

Sedangkan negara-negara Uni Eropa, lanjutnya, akan menurunkan emisi GRK sebanyak 20 -25 persen dari tingkat emisi GRK pada tahun 1990.

"Tapi target penurunan emisi negara Uni Eropa dan Amerika akan sama sekitar 80 persen pada 2050," katanya.

Sedangkan Meneg LH Rachmat Witoelar yang ditemui usai mengunjungi PLI 2009 mengatakan hasil pertemuan MEF di Paris antara lain bahwa Amerika memang akan menurunkan emisi GRK, akan tetapi angka penurunan emisi tersebut belum dipastikan.

Dia mengatakan dalam forum MEF tersebut, dirinya fokus untuk melobi Amerika karena negara-negara maju anggota MEF dalam menentukan angka penurunan emisi GRK menunggu kepastian angka penurunan emisi GRK Amerika Serikat.

Kepastian angka penurunan emisi GRK dari 14 negara tersebut termasuk Amerika akan ditentukan pada pertemuan SBTSA UNFCC (the Subsidiary Body on Technological and Scientific Advice of the United Nations Framework Convention on Climate Change) di Bonn pada Juni 2009.

Selanjutnya, hasil kesepakatan dari SBTSA UNFCC akan dibawa ke pertemuan pada pertemuan para pihak (COP/conference of the parties) ke-15 UNFCC di Kopenhagen, Denmark pada Desember 2009.(*)

by: HP

sumber: www.antaranews.com