LAKPESDAM TUBAN: Hutan Indonesia Potensi Datangkan Devisa Rp 33 Triliun Per Tahun

Senin, 08 Juni 2009

Hutan Indonesia Potensi Datangkan Devisa Rp 33 Triliun Per Tahun

Rabu, 6 Mei 2009 | 23:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Departemen Kehutanan berupaya mencegah kerusakan hutan dan berharap besar pada skema Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD) yang akan diputuskan dalam pertemuan COP (Conference of the Parties) ke-15 di Kopenhagen, Denmark.

"Skema REDD sangat menguntungkan secara ekonomi karena dapat memberi suntikan dana dari negara-negara maju sebesar 3,75 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 33,75 triliun per tahun," kata Menhut MS Kaban pada seminar lingkungan yang diselenggarakan Center for Information and Development Studies (CIDES) di Jakarta, Rabu.

Dengan skema ini akan lebih memungkinkan bagi Indonesia sebagai penyedia hutan penyerap karbon untuk memperoleh insentif dari negara-negara maju penghasil karbon yang berkewajiban menurunkan emisinya, ujarnya.

Menurut dia, karena implementasi COP ke-15 diharapkan bisa diberlakukan pada 2012, maka Indonesia masih memiliki waktu untuk mengoptimalkan keuntungan melalui perdagangan karbon dari skema REDD ini.

"Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi penonton negara-negara berhutan tropis lainnya yang berhasil memperdagangkan jasa pengurangan emisi karbonnya," tambahnya.

REDD, urainya, merupakan isu kompleks dan berkaitan erat dengan bervariasinya penyebab deforestasi, keterkaitan dengan kebijakan pembangunan nasional, hingga peluang pasar internasional terhadap hasil hutan.

"Dalam kaitan ini kita dituntut kerja keras mempertahankan keutuhan hutan dari perambahan, penebangan liar, kebakaran hutan dan pembukaan hutan tanpa rencana. Ini menuntut kerja sama dari semua pihak," katanya.

Pihaknya, ujar Menhut, sedang menyusun Road Map (peta jalan) REDD yang terbagi dalam tiga fase yakni, fase persiapan yakni pada 2007 sebelum COP ke-13 dengan menyiapkan perangkat metodologi, strategi implementasi REDD, konsultasi hingga penentuan kriteria pemilihan lokasi kegiatan pilot.

Fase transisi yang dilakukan pada 2008-2012 akan menguji metodologi dan strategi dari mekanisme berdasarkan pendanaan ke mekanisme pasar. Fase implementasi penuh pada 2012 akan diterapkan dengan tata cara berdasarkan kesepakatan yang diambil COP ke-15 serta ketentuan di Indonesia sendiri.

WAH
Sumber : Antara

Akses http://m.kompas.com dimana saja melalui ponsel, Blackberry atau iPhone Anda.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Latar Belakang

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) adalah lembaga yang didirikan atas diskusi panjang beberapa stakeholders dibawah naungan jam’iyah Nahdlatul Ulama yang meliputi Pengurus Cabang NU, Aktivis Mahasiswa, Kaum Muda, akademisi, dan kelompok profesional.

Lahirnya lembaga ini di Kabupaten Tuban sebagai reaksi atas keprihatinan Kaum Muda Nahdlatul Ulama terhadap permasalahan social yang terjadi di masyarakat pada umumnya dan warga NU khususnya. Pada Dasarnya, yang mempengaruhi permasalahan umum masyarakat dapat ditinjau pada lima sector pokok, yaitu: Industri & Lingkungan Hidup, Kelautan, Pertambangan dan Pertanian.

Pertama - Sektor Industri. Pengaruh sector ini terhadap kehidupan masyarakat berawal dari adanya kebijakan pemerintah yang menjadikan Tuban sebagai pusat pengembangan industri membawa dampak serius terhadap sektor pertanian, kelatuan, perhutanan, dan sumber air tanah yang telah menjadi sumber penghidupan masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh adanya pembuangan limbah industri dalam skala besar yang tentunya akan menjadi ancaman terhadap kerusakan ekologi dan lingkungan hidup.

Ironisnya, industri besar di Kabupaten Tuban tidak mampu menjadi factor pendukung terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena industri tersebut lebih banyak memberikan kontribusi kepada pemerintah pusat dari pada masyarakat sekitar. Corporate Social Responsibilities (CSR) atau tanggungjawab social perusahaan belum bisa dilakukan secara penuh oleh industri yang ada di kawasan Kabupaten Tuban.

Kedua - Sektor Lingkungan Hidup. Setelah era Otonomi Daerah, Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur membuat kesepakatan untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan DAS Solo; yang berakibat pada timbulnya kerusakan lingkungan (abrasi) akibat penambangan pasir. Dan 125 Desa di kawasan DAS Solo yang terkena dampak lingkungan akibat penambangan pasir tersebut mayoritas penduduknya adalah warga masyarakat yang mempunyai kultur Nahdliyin (NU Cultural).

Lahan hutan di kawasan Tuban Selatan terhampar di 3 Kecamatan; Montong (12.663,513 Ha); Kerek (11.665,920 Ha), dan Semanding (11.646,144 Ha). Kawasan Selatan adalah daerah pegunungan kapur, terkenal dengan hutan jatinya khas satu rumpun dengan jati Blora dan Bodjonegoro. Sejak 10 tahun terakhir, kawasan yang sebagian digarap warga merupakan hamparan yang belum menghasilkan tanaman pokok secara maksimal. Terjadi eksploitasi ekologi sebagai monster pemangsa kehidupan dengan daya distruktif mengerikan.

Meluasnya erosi mengakibatkan datangnya bencana banjir bandang. Secara ekologis Tuban-Selatan menghadapi kehancuran prematur.

Ketiga - Sektor Kelautan. Sejumlah 5 (lima) Kecamatan di jalur Pantura Kabupaten Tuban yang meliputi: Kecamatan Palang, Kecamatan Tuban, Kecamatan Jenu, Kecamatan Tambakboyo, dan Kecamatan Bancar, kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada sector kelautan. Faktanya, 18.188 Nelayan yang tersebar di 38 Desa dengan mayoritas warga Nahdliyin dan 6 Desa Muhammadiyah hidup dibawah garis kemiskinan dan harus diselamatkan.

Rendahnya pendapatan masyarakat nelayan diakibatkan oleh minimnya sarana perahu yang masih sederhana. Sehingga budaya nelayan Tuban dalam mencari ikan hanya bersifat harian –berangkat kelaut malam, pulang pagi- karena jarak tempuh perahu masih dibawah jarak 12 Mil yang sudah mengalami over-fishing yaitu jumlah ikan sudah sedikit akibat terlalu banyak dieksplorasi. Sedangkan perairan yang jumlah ikannya masih potensial berada pada jarak 12 Mil - 30 Mil.

Oleh karena itu, agar nelayan mampu mencari ikan (baca: melaut) dalam rentang waktu mingguan dengan jarak tempuh diatas 12 Mil, maka perlu adanya pembaharuan sarana prasarana perahu yang lebih besar dan memadai.

Selain itu, dengan adanya maping (pembagian) wilayah industri di Kabupaten Tuban, 2 (dua) Kecamatan yaitu Jenu & Tambakboyo yang sudah ditetapkan sebagai wilayah industri, tidak mendapatkan bantuan dan pembinaan lagi dari pemerintah daerah dengan asumsi sudah menjadi tanggungjawab perusahaan yang ada di wilayah tersebut.

Keempat - Sektor Petambangan. Lahan produktif (sawah, ladang milik warga) telah berubah fungsi menjadi area eksplorasi industri. Sehingga masyarakat menjadikan area hutan gundul sebagai wilayah pertambangan batu kumbung yang selanjutnya menjadi mata pencaharian tetap.

Akan tetapi potensi pertambangan di Tuban masih melimpah; (i) Batu gamping cadangan 71.689.531.362 ton (Semandiang, Merakurak, Kerek, Montong, Rengel, Singgahan, Soko, Plumpang, Palang, Jenu, Jatirogo; (ii) Dolomit cadangan 3.723.382.021 ton ( Palang, Widang, Semanding, Rengel, Soko, Montong, Kerek); (iii) Tanah Liat (keramik, bahan semen), cadangan 545.733.699 ton (Merakurak, Kerek, Jenu,
Tambakboyo, Bancar, Montong, Jatirogo, Parengan, Semanding, Rengel; (iv) Pasir Kuarsa, cadangan 499.067.420 ton (Bancar, Tambakboyo, Jatirogo, Kenduruan, Montong, Jenu, Parengan, Rengel, Soko; (v) Kalsit (bahan kaca, farmasi, keramik) cadangan 984.877.344 ton ( Palang, Montong, Merakurak, Rengel, Semanding.

Ditambah lagi dengan potensi cadangan tambang Minyak dan Gas yang meliputi; (i) Kec Rengel (Bulurejo dan Ngadirejo); (ii) Kec Senori (Wonosari dan Banyurip); (iii) Kec Soko ( Rahayu); (iv) Kec Bancar (Cingklung dan lepas pantai); (v) Parengan (14 desa): (vi) Kec Bangilan (Kumpulrejo); (vii) Kec Singgahan; (viii) Kec Montong (Maindu) Kelima - Sektor Pertanian. Akibat kerusakan lingkungan, sumber air tanah semakin dangkal dan dalam. Padahal selain sebagai kebutuhan
dasar air minum, wilayah agraris sangat membutuhkan sumber air untuk irigasi pertanian. Rendahnya produksi pertanian juga dikarenakan ketergantungan petani terhadap pupuk kimia, pestisida kimia, dan bibit pabrik.

Melihat uraian permasalahan umum diatas, terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan; Pertama, Terdapat keterkaitan erat, antara kemiskinan, sikap hidup, pendidikan dan degradasi lingkungan. Kedua, Kemerosotan daya dukung lingkungan adalah salah satu penyebab muncul dan berkembangnya kemiskinan. Ketiga, Sebaliknya, kemiskinan juga dapat menjadi penyebab kerusakan lingkungan.

Sehingga wajar kalau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) Kabupaten Tuban berada pada rangking 306, sedangkan Indeks Kemiskinan Masyarakat (IKM) dan berada pada rangking 182. IPM dapat ditentukan oleh beberapa indicator yang meliputi Harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran riil Perkapita. Adapun IKM banyak dipengaruhi oleh; penduduk tidak mencapai 40 tahun, angka buta huruf penduduk dewasa (diatas 15 tahun), penduduk tanpa akses air bersih, penduduk tanpa akses fasilitas sarana kesehatan, dan balita kurang gizi. Dengan kata lain, IKM adalah ukuran dari suatu keadaan yang cenderung membawa manusia pada angka kemiskinan.

Melihat kompleksitas permasalahan umum tersebut, ditambah dengan adanya problem internal NU khususnya proses pengembangan potensi jam’iyyah (kelembagaan) maupun jamaah (warga) yang belum berjalan baik (kreatif dan produktif), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia – Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) di Kabupaten Tuban dianggap urgent kelahirannya. Yaitu untuk menjalankan amanat Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Kemasyarakatan yang bertanggungjawab terhadap keberlanjutan hidup ummatnya yang mayoritas.

Program Pokok

1. Kajian & Penelitian

a. Penelitian Potensi Warga NU
b. Halaqoh Siyasah Anti Korupsi
c. Halaqoh Kewarganegaraan

2. Pendidikan & Pelatihan

a. Pelatihan Penelitian
b. Pelatihan Analisis Sosial
c. Pelatihan Fund Raising
d. Pelatihan CO
e. Halaqoh Khittah Nahdliyah

- Aswaja
- Keorganisasian

3. Kajian dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pelatihan Pengembangan Management Usaha

Pendampingan UKM berbasis warga

4. Advokasi Kebijakan Publik

Pengorganisasian CSO – Forum Warga untuk terlibat dalam Penyusunan Kebijakan Publik

Pengawasan Pembangunan Daerah berbasis Forum Warga

Analisis & Advokasi APBD yang Berpihak pada Masyarakat Miskin (Pro-Poor Budget)

5. Penerbitan

a. News Letter / Bulletin
b. Buku

LAKPESDAM TUBAN

Siapakah Calon Bupati Tuban 2011 - 2015?

Senin, 08 Juni 2009

Hutan Indonesia Potensi Datangkan Devisa Rp 33 Triliun Per Tahun

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Profil

Label

Cari

Arsip

Acitivities

Latar Belakang

Visi dan Misi

Tujuan

Strategi

Program Pokok

Jaringan NU

Jaringan NGO

Jaringan Donor